Tentang Kami

I.  Jaman Penjajahan Kolonial Belanda
    a.  VOC (1620)
Dimulai sejak VOC menduduki Batavia (Jakarta)  Tahun 1620 dibutuhkan suatu lembaga teknis yang berfungsi memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada saat itu, maka dibentuklah BAILLUW (Polisi merangkap Jaksa sekaligus Hakim) yang dapat secara langsung menangani suatu perselisihan dan masalah di bidang penegakan hokum dan peraturan yang berlaku pada saat itu.
    b.  RAFFLES (1815)
Bailluw pada masa pemerintahan Raffles dikembangkan dan diberdayakan dengan membentuk Satuan Baru lainnya yang disebut dengan BESTTUURPOLITIE (Polisi Pamong Praja) dengan tugas khusus membantu Kewedanaan / Pemerintahan Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

II. Jaman Kemerdekaan s/d sekarang
                a.  Setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, selanjutnya Tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara dimana didalamnya terdapat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas secara khusus menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum.
                b.  Melalui Surat Perintah Jawatan Praja  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 dibentuk Polisi Penjaga Keamanan Kapanewonan di D.I.Yogyakarta, lalu pada pada Surat Perintah Jawatan Praja  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 10 November 1948 diberi nama Detasemen Polisi Pamong Praja.
                c.  Tanggal 03 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : UP.32/2/21 Tahun 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja untuk tiap – tiap Kapanewonan di Wilayah Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi : 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja dan 5 Pembantu Keamanan.
                d.  Berdasarkan saran dan pendapat dari Menteri Keamanan Pertahanan dengan Suratnya Nomor KP.1/1135/39 tanggal 12 November 1959, maka pada Tanggal 30 November 1960 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 71 Tahun 1960 59 dibentuk Polisi Pamong Praja diluar Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja.
                e.  Atas saran Surat Kepala Staf Pengusa Perang  Tertinggi Nomor 0643/PEPERTI/1961 maka pada tanggal 11 Juli 1962 diterbitkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 10 Tahun 1962 tentang Pembentukan Pagar Baya.
                f.  Peraturan Menteri  Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  Nomor : 1 Tahun 1963 dibentuk Kesatuan Pagar Praja.
                g.  Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.